Lulusan SMA/sederajat harus membayar biaya pendaftaran pada SNMPTN tahun depan. (Foto: dok. Okezone)
JAKARTA - Pemerintah menarik subsidi biaya
pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Biasanya jalur nasional ini gratis, namun tahun depan peserta wajib
bayar.
Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek
Dikti) Ainun Naim mengatakan, selama ini calon mahasiswa digratiskan
ketika mendaftar SNMPTN karena pemerintah menggelontorkan subdisi hingga
Rp200 miliar. Namun untuk tahun depan subsidi tersebut ditiadakan
sehingga SNMPTN akan sama seperti Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN)
yang dipungut biaya pendaftaran.
"Untuk tahun depan tidak ada lagi kucuran dana untuk panitia SNMPTN sebesar Rp200 miliar," kata Ainun.
Ainun mengatakan, kebijakan tersebut terkait anggaran Kemenristek Dikti yang mengalami penurunan. Dia mengungkapkan, tahun depan anggaran yang diterima kementerian Rp37,9 triliun turun jauh dari Rp41 triliun yang diterima tahun ini. Dari total anggaran yang Rp37,9 triliun itu tidak semuanya untuk urusan pendidikan tinggi. Tetapi Rp965,8 miliar di antaranya adalah untuk anggaran bidang riset dan teknologi di luar kampus.
Penurunan anggaran itu membuat sejumlah kebijakan dikoreksi. Di antaranya adalah pembebasan biaya pendaftaran SNMPTN. Dampak lain pengurangan anggaran Kemenristek Dikti adalah kuota penerima bantuan pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidik Misi) tidak mengalami penambahan.
"Tahun depan kuota mahasiswa baru penerima bidik misi tetap di angka 60 ribu orang. Jumlah ini hanya menggantikan penerima bidik misi angkatan sebelumnya yang sudah lulus tahun depan," ujar Ainun.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menjelaskan, dia memang mendengar bahwa dalam rapat evaluasi serapan anggaran kemarin pemerintah mengusulkan penghapusan subsidi SNMPTN. Hal ini terkait dengan anggaran Kemenristek Dikti menurun yang menurut dia dipotong oleh Bappenas.
"Ya memang ada usulan memotong subsidi pendaftaran SNMPTN. Namun masih bisa berubah kok karena kita kan belum membahasnya," jelasnya.
Politikus PPP ini menolak pemotongan subsidi tersebut. Sebab dari total pendaftar SNMPTN dengan biaya pendaftaran sekira Rp100 ribu-Rp175 ribu itu ada 15 persen calon mahasiswa tidak mampu yang mesti dibiayai pemerintah.
"Saya meminta pemerintah kembali menggratiskan biaya pendaftaran seleksi masuk karena ruh dalam UU Pendidikan Tinggi No 12/2012 menggratiskan biaya SNMPTN," ujar Reni.
Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga menolak jika mahasiswa dibebankan biaya pendaftaran. Sebab SNMPTN dan SBMPTN merupakan seleksi nasional yang diselenggarakan pemerintah untuk menjaring siswa siswi berprestasi. "Terlebih, SNMPTN itu sebenarnya pihak kampus yang mengundang siswa-siswi berprestasi sedangkan SBMPTN siswanya yang mendaftar terlebih dulu ke laman panitia SBMPTN," kata Ferdiansyah.
Sekretaris Umum Panitia SNMPTN Werry Darta Taifur menerangkan, pemerintah menghapus subsidi SNMPTN karena biaya operasionalnya tinggi. Bayangkan, kata dia, pemerintah mendanai biaya operasional SNMPTN dari para peserta SNMPTN yang diikuti 1,7 juta lulusan SMA/SMK/MA. Lalu pemerintah pun sedang ingin membuat ujian masuk PTN dengan computer based test (CBT) yang pastinya membutuhkan biaya investasi tinggi.
Rektor Unand ini menjelaskan, memang seharusnya ada opsi penghapusan program lain yang bisa dihapus pemerintah. Namun ada kendala pembiayaan lain yakni ada 30 perguruan tinggi swasta yang berubah status menjadi negeri.
"Hal ini pun menambah beban negara sebab jumlah uangnya turun namun jumlah pembaginya bertambah. Maka pemerintah mencoret subsidi SNMPTN itu, meski usulan penghapusan itu masih bisa berubah," kata Werry.
Source: okezone.com
"Untuk tahun depan tidak ada lagi kucuran dana untuk panitia SNMPTN sebesar Rp200 miliar," kata Ainun.
Ainun mengatakan, kebijakan tersebut terkait anggaran Kemenristek Dikti yang mengalami penurunan. Dia mengungkapkan, tahun depan anggaran yang diterima kementerian Rp37,9 triliun turun jauh dari Rp41 triliun yang diterima tahun ini. Dari total anggaran yang Rp37,9 triliun itu tidak semuanya untuk urusan pendidikan tinggi. Tetapi Rp965,8 miliar di antaranya adalah untuk anggaran bidang riset dan teknologi di luar kampus.
Penurunan anggaran itu membuat sejumlah kebijakan dikoreksi. Di antaranya adalah pembebasan biaya pendaftaran SNMPTN. Dampak lain pengurangan anggaran Kemenristek Dikti adalah kuota penerima bantuan pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidik Misi) tidak mengalami penambahan.
"Tahun depan kuota mahasiswa baru penerima bidik misi tetap di angka 60 ribu orang. Jumlah ini hanya menggantikan penerima bidik misi angkatan sebelumnya yang sudah lulus tahun depan," ujar Ainun.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menjelaskan, dia memang mendengar bahwa dalam rapat evaluasi serapan anggaran kemarin pemerintah mengusulkan penghapusan subsidi SNMPTN. Hal ini terkait dengan anggaran Kemenristek Dikti menurun yang menurut dia dipotong oleh Bappenas.
"Ya memang ada usulan memotong subsidi pendaftaran SNMPTN. Namun masih bisa berubah kok karena kita kan belum membahasnya," jelasnya.
Politikus PPP ini menolak pemotongan subsidi tersebut. Sebab dari total pendaftar SNMPTN dengan biaya pendaftaran sekira Rp100 ribu-Rp175 ribu itu ada 15 persen calon mahasiswa tidak mampu yang mesti dibiayai pemerintah.
"Saya meminta pemerintah kembali menggratiskan biaya pendaftaran seleksi masuk karena ruh dalam UU Pendidikan Tinggi No 12/2012 menggratiskan biaya SNMPTN," ujar Reni.
Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga menolak jika mahasiswa dibebankan biaya pendaftaran. Sebab SNMPTN dan SBMPTN merupakan seleksi nasional yang diselenggarakan pemerintah untuk menjaring siswa siswi berprestasi. "Terlebih, SNMPTN itu sebenarnya pihak kampus yang mengundang siswa-siswi berprestasi sedangkan SBMPTN siswanya yang mendaftar terlebih dulu ke laman panitia SBMPTN," kata Ferdiansyah.
Sekretaris Umum Panitia SNMPTN Werry Darta Taifur menerangkan, pemerintah menghapus subsidi SNMPTN karena biaya operasionalnya tinggi. Bayangkan, kata dia, pemerintah mendanai biaya operasional SNMPTN dari para peserta SNMPTN yang diikuti 1,7 juta lulusan SMA/SMK/MA. Lalu pemerintah pun sedang ingin membuat ujian masuk PTN dengan computer based test (CBT) yang pastinya membutuhkan biaya investasi tinggi.
Rektor Unand ini menjelaskan, memang seharusnya ada opsi penghapusan program lain yang bisa dihapus pemerintah. Namun ada kendala pembiayaan lain yakni ada 30 perguruan tinggi swasta yang berubah status menjadi negeri.
"Hal ini pun menambah beban negara sebab jumlah uangnya turun namun jumlah pembaginya bertambah. Maka pemerintah mencoret subsidi SNMPTN itu, meski usulan penghapusan itu masih bisa berubah," kata Werry.
Source: okezone.com
No comments:
Post a Comment